Berubah Haluan Karena Uang

Add caption
Mujahid 212 - Banyak yang bertanya-tanya tentang arogansi Banser yang merupakan salah satu sayap NU terhadap perjuangan umat Islam di Indonesia dalam menuntut keadilan. Keheranan terbesar ini berlangsung penuh tanda tanya dan tanpa penelusuran. Hal ini menjadi sesuatu yang menyanyat bagi warga Nahdiyyin kultural. Masyarakat yang tidak tahu dengan kebijakan para pemimpinnya yang tiba-tiba menjadi aneh dan mencoreng nama besar NU sebagai organisasi yang tidak pernah diragukan kontribusinya dalam merawat Indonesia.

Nah, kali ini redaksi Mujahid 212 akan paparkan sebuah cuplikan berita pada 24 Februari yang dilansir oleh Tribun. Berita aslinya bisa anda akses disini.

Jika kita rangkai fenomena ini dalam kacamata politis, ada semacam politik perangkulan antara rezim yang penuh ketakutan terhadap para petinggi PBNU yang punya potensi besar. Jalinan ini terajut tentu setelah kekuatan dahsyat 212, saat 7 juta umat Islam disatukan oleh Qur'an dengan kasus Ahok si penista.

Ketakutan atas kekuatan 212 inilah yang membuat rezim cemas dan membutuhkan penghadang. Maka rangkulan ini dimaksudkan untuk membendung kekuatan yang akan menggoyang kenyamanan rezim saat ini. Inilah yang kami tangkap dari berbagai peristiwa yang berhasil dirangkai.

Nah, kami paparkan sebuah berita tentang kucuran dana gurih pada salah satu Ormas hanya karena petingginya yang tidak memiliki Izzah.

Kementerian Keuangan Salurkan Pembiayaan Rp 1,5 Triliun ke PBNU

Menteri Keuangan Sri Mulyani menandatangani nota kesepahaman dengan Pengurus Besar Nadlatul Ulama (PBNU) tentang penguatan kegiatan ekonomi masyarakat.

MoU dengan PBNU dilakukan Sri Mulyani bersama Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang dilakukan secara terpisah melalui video conference, dari Jayapura.

Kami ingin tandatangani nota kesepahaman antara tiga institusi ini dengan NU, terutama terkait pemberdayaan ekonomi. Dalam rangka kami jalankan program untuk memperkuat kegiatan ekonomi di tingkat masyarakat," kata Sri Mulyani di Kantor Pusat PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (23/2/2017).

Melalui MoU tersebut Kementerian Keuangan akan menyalurkan kredit ultra mikro senilai Rp 1,5 triliun.

"Di 2017 ada anggaran Rp 1,5 triliun investasi pemerintah untuk program-program ultra mikro atau di bawah size-nya KUR," kata Sri Mulyani.

Sektor-sektor yang dikembangkan melalui penyaluran dana tersebut antara lain Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), peningkatan edukasi dan sosialisasi perpajakan guna meningkatkan kepatuhan perpajakan, hingga peningkatan kredibilitas koperasi dalam pembiayaan ke UMKM.
Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun sejak ditandatangani yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama.

Begitulah...