Cara Islam Mengatasi Ancaman Gempuran Tenaga Asing China di Indonesia


Pengamat kebijakan publik Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Agung Prabowo, menilai keputusan menggandeng Tiongkok harus dipertanyakan. "China memang luar biasa. Tapi, apakah mereka unggul dalam pembangunan pelabuhan, jalan, jalur kereta, pelabuhan, dan bandara? selama ini, beberapa pengadaan barang dan jasa yang melibatkan China acap kali bermasalah.


Oleh: Wa Ode Hariyati, A.Md
(Staf Puskesmas Watunohu dan Aktivis MHTI Kolaka Utara)

Sholihah - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menilai pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia dihadapkan pada keterbatasan pendanaan. Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) mengestimasi dibutuhkan biaya mencapai Rp 5.519,4 triliun hingga 2019 untuk seluruh sektor infrastruktur. Dalam estimasi tersebut setidaknya 40,1 persen atau sebesar Rp 2.215,6 triliun ditagetkan berasal dari bujet pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Proyek infrastruktur yang kini tengah dikebut Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) hingga 2019 nanti sangat banyak. Mulai dari jalan nasional, jalan tol, bendungan, saluran irigasi, sampai dengan transportasi umum membutuhkan dana tidak sedikit.  Swasta ditargetkan mampu berkontribusi hingga sebesar 30,7 persen atau setara dengan Rp 1,692.3 triliun dari total bujet kebutuhan infrastruktur Indonesia. kata Wakil Kadin Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (17/6/2016). "Selain menggunakan dana investasi asing, terdapat potensi keuangan domestik seperti pasar saham, obligasi, reksadana, dana pemium, dan asuransi yang dapat digunakan sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur.

Pengamat kebijakan publik Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Agung Prabowo, menilai keputusan menggandeng Tiongkok harus dipertanyakan. "China memang luar biasa. Tapi, apakah mereka unggul dalam pembangunan pelabuhan, jalan, jalur kereta, pelabuhan, dan bandara? selama ini, beberapa pengadaan barang dan jasa yang melibatkan China acap kali bermasalah. Salah satunya adalah proyek program percepatan pembangunan pembangkit listrik bertenaga batubara, gas, dan energi terbarukan atau fast track programme tahap I. Pembangkit listrik yang dibangun Tiongkok dalam proyek ini tak bisa berproduksi maksimal lantaran banyak komponen usang. Selain itu, pada kasus pengadaan transjakarta, banyak unit yang rusak dan berkarat.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dedy Priatna juga pernah mengatakan, proyek pembangkit listrik tahap I yang dikerjasamakan dengan Tiongkok hampir 90 persen rampung. Namun, kapasitas produksi listrik itu hanya 30 persen-50 persen saja. Ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan pembangkit listrik yang dibangun kontraktor Jerman, Perancis, dan Amerika yang bisa mencapai 75 persen-80 persen.

Ancaman Tenaga Kerja Asing di Indonesia


Indonesia saat ini terdapat tingkat pengangguran terbuka (data BPS Februari 2016) mencapai 7,02 juta orang atau 5,5%. Masuknya tenaga kerja asing tentu menjadi kontradiktif dengan program mengurangi angka pengangguran yang masih cukup tinggi. Ancaman terkait keberadaan orang asing yang semakin banyak terhadap eksistensi bangsa perlu diperhitungkan. beberapa kasus tenaga kerja asing ilegal di Indonesia tentu menjadi wajar jika keberadaan tenaga kerja asing menjadi ancaman serius.

Ancaman pertama adalah berkurangnya kesempatan warga negara Indonesia untuk memperoleh pekerjaan di negaranya sendiri. Kecemburuan sosial akan muncul jika suatu proyek dikerjakan oleh tenaga kerja asing sementara warga negara Indonesia menjadi pengangguran. Kecemburuan akan semakin menguat jika ternyata pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja asing tersebut tidak mempunyai keahlian khusus, yang bisa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.

Ancaman lain adalah terkait dengan kedaulatan negara. Hal ini bukan hanya sekedar dugaan saja.Kasus pengibaran bendera Republik Rakyat China (RRC) dengan bendera Merah Putih saat peletakan batu pertama pembangunan smelter PT Wanatiara Persada di Maluku Utara beberapa hari yang lalu merupakan gejala awal keberadaan tenaga kerja asing mengancam kedaulatan negara.

Jeratan Utang, instrument Penjajahan ala Kapitalis


Bank Indonesia merilis laporan terbaru mengenai posisi utang luar negeri Indonesia. Pada akhir Oktober 2016, utang luar negeri Indonesia tercatat sebesar US$ 323,2 miliar. Angka itu menurun US$ 2,1 miliar dari posisi September 2016 yang tercatat sebesar US$ 325,3 miliar. Porsi utang luar negeri pemerintah sendiri mencapai US$ 155,94 miliar dan Bank Indonesia sebesar US$ 3,85 miliar. Total utang keduanya adalah US$ 159,79 miliar. Angka ini turun dari bulan sebelumnya yang hanya US$ 162,18 miliar. Sedangkan porsi utang swasta tercatat sebesar US$ 163,45 miliar.

Pembayaran bunga utang yang jatuh tempo pada 2017 lebih besar Rp 30 triliun dari bunga utang 2016 yang ada dikisaran Rp 180 triliun. Total utang pemerintah sendiri kata Robert sekitar Rp 3.400 triliun. “Bayar cicilan, bayar pokok tahun depan (2017) kira-kira hampir Rp 500 triliun,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membuka Tempo Economic Briefing di Jakarta, Kamis (27/10/2016).

Walhasil, belanja APBN 2016 menggambarkan secara jelas bahwa tahun depan beban yang harus dipikul oleh rakyat akan makin besar dan lebih berat lagi. Selain itu, dengan terus berutang dengan beban bunga yang tinggi, negeri ini akan terus terpuruk dalam jerat utang.
Saat utang makin bertumpuk, tentu APBN, yang notabene uang rakyat, makin tersedot untuk bayar utang plus bunganya yang mencekik. Semua itu adalah untuk kepentingan para pemilik modal, terutama pihak asing. Sebaliknya, alokasi anggaran untuk kepentingan rakyat, khususnya dalam bentuk subsidi, terus dikurangi bahkan bakal dihilangkan sama sekali.

Khilafah, mewujudkan kemaslahatan bukan ancaman


Hafidz abdurrrahman menjelaskan, khilafah bisa membangun infrastruktur dengan menggunnakan baitul mal tanpa memungut pajak dari rakyat, melalui kekayaan milik umum yang dikuasai dan dikelola oleh negara dan kekayaan milik negara sebagaimana telah dibuktikan dizaman khulafaurasyidin , umayya dan abbasiyah  hingga usmaniyah seperti proyek pembangunan kereta api yang menghubungkan antara hijaz, syam hingga istambul. Kedua Jika baitul tidak ada dana karena terkuras untuk peperangan, bencana maupun yang lain maka harus dilihat jika proyek infrastruktur tersebut memang vital karena satu-satunya fasilitas umum yang dibutuhkan atau karena satu dan lain hal  sehingga harus ada guna mengatasi ledakan penduduk maupun ketidakcukupan  daya tampung maka negara bisa mendorong partisipasi publik untuk berinfak. Jika tidak cukup maka kaum muslim laki-laki dan mampu dikenakan pajak khusus untuk membiayai proyek ini hingga terpenuhi.

Pada saat yang sama, negara bisa mengajukan fasilitas  kredit baik kepada negara maupun perusahaan asing tanpa bunga dan syarat yang bisa menjerat negara. Negara akan membayar  dengan cash. Setelah dana infak dan pajak tersebut terkumpul. Namun, kebijakan ini ditempuh dalam kondisi yang sangat terdesak. Meski kemungkinan ini sangat kecil, mengingat sumber kekayaan negara khilafah yang membentang di 2/3 dunia sangat fantastis dan luar biasa

Adapun jika proyek infrastruktur tersebut tidak vital  maka negara tidak perlu menarik pajak dari masyarakat. Negara juga tidak boleh mengambil fasilitas kredit termasuk berutang kepada negara atau perusahaan asing untuk membiayai proyek.

Negara khilafah akan menutup rapat-rapat pintu investasi asing dan utang luar negeri yang bisa berdampak pada penguasaan kekayaan milik umum dan negara oleh pihak asing. Hubungan dengan pihak asing harus melalui satu pintu  yaitu departemen luar negeri.
Demikian juga dengan utang luar negeri dengan berbagai istilah seperti hibah, donor atau pinjaman intinya sama yaitu utang. Dengan begitu semua celah utang ini bisa ditutup rapat – rapat kecuali dalam kondisi darurat

Dengan ditutupnya seluruh pintu yang bisa berdampak pada mengalirnya kekayaan khilafah keluar, maka kekayaan umat ini akan terjaga. Dan dengan kebijakan sebelumnya , apa yang ada ditangan asing pun bisa dikembalikan.

Kendati begitu, masih memungkinkan orang asing diluar negara khilafah untuk berusaha didalam negeri khilafah, hanya saja ada batasan. Pertama, dari segi asal negaranya. Jika orang tersebut berasal dari negara kafir harbi fi’lan  (negara kafir yang menyerang kaum muslimin) maka negara khilafah sama sekali tak memberikan izin kepada mereka untuk untuk menjalankan bisnisnya diwilayah khilafah. Namun jika warga negara kafir harbi hukman atau mu’ahad, maka khilafah bisa memeberikan izin untuk menjalankan bisnis diwilayah khilafah, sesuai dengan ketentuan hukum syariat. hanya saja, inipun tetap mengacu pada klausul yang disepakati oleh khilafah dengan negara mereka.

Kedua, usaha mereka dibatasi pada komoditas yang terkategori kepemilikan individu. Mereka tidak boleh mengelolah kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Kalau pun mereka diminta oleh negara mengerjakan sebuah proyek, mereka sifatnya perusahaan /individu yang dikontrak/dipekerjakan oleh negara bukan pengelola.

Walhasil, pada dasarnya negara khilafah dimaksudkan untuk menyejahterahkan rakyatnya. Maka, khilafah akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi rakyat demi kesejahteraan mereka. Bukan mempersilahkan tenaga kerja asing bekerja, sementara rakyat hanya menonton saja. Sehingga peran dan tanggung jawab Negara sebagai pengurus dan pelayan masyarakat akan berjalan secara sempurna saat Islam diterapkan secara kaffah dalam bingkai Khilafah ala minhaj an-nubuwwah. Wallahu A’lam. []


close