Pajak: Konglomerat Dijilat, Mahasiswa Disikat hingga Sekarat

Pajak: Konglomerat Dijilat, Mahasiswa Disikat

Mujahid 212 - Indonesia yang sudah memegang prinsip kapitalisme kaaffah ini senantiasa akan menjadi pemalak bagi rakyatnya sendiri hingga pada batas yang sangat tidak masuk akal. Kebijakan Kepemilikan NPWP bagi mahasiswa dengan alasan-alasan yang sebenarnya sangat mudah dipatahkan kembali digulirkan ke publik.

Sementara itu di negeri yang sama, dengan regulasi dan pemerintah yang sama, 8 orang kaya di Indonesia sendiri tidak memiliki NPWP.

Dalam sajian kali ini redaksi tampilkan dua cuplikan berita utuh yang diambil dari dua sumber terpercaya, selebihnya silahkan dinilai sendiri.


Pemerintah Akan Wajibkan Mahasiswa Miliki NPWP


Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan mewajibkan seluruh mahasiswa perguruan tinggi untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Hal ini dilakukan menyusul upaya pemerintah menjaring potensi wajib pajak (WP) baru.

Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro mengatakan, guna merealisasikan rencana ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan bekerjasama Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam rangka menggapai target pertumbuhan kepemilikan NPWP setiap tahunnya.

"(Ini) karena mahasiswa adalah pihak yang sebentar lagi akan memasuki lapangan kerja. Bahkan sebagian mahasiswa sudah bekerja yang  sebenarnya sudah mengharuskan untuk jadi WP," katanya dalam keterangan pers usai penandatangan perjanjian kerjasama perpajakan dengan perguruan tinggi, Jakarta, Senin (28/3).

Bambang menjelaskan, dengan berlakunya aturan terbaru mengenai kepemilikan NPWP bukan berarti mahasiswa akan diwajibkan membayar pajak.

Melainkan kata dia, upaya ini dimaksudkan demi membangun kesadaran WP dalam hal perpajakan sedini mungkin.

Sebab, kata Bambang umumnya pendapatan mahasiswa masih di bawah ketentuan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang saat ini berada di level Rp36 juta per tahun.

"Saya juga harapkan mahasiswa dengan pemahaman mengenai pajak yang lebih baik, terutama untuk mendorong program kurangi kemiskinan dan bangun infrastruktur, bisa sadarkan ortunya masing-masing. Karena saya yakin diantara orang tau mahasiswa tersebut tidak bayar pajak. Saya harap anaknya bisa memberi penyadaran kepada orang tuanya," kata Bambang.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M. Natsir mengatakan sebagai langkah awal untuk mengimplementasi aturan tersebut pemerintah akan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pajak sebagai unsur penerimaan negara di setiap materi perkuliahan.
"Saya sambut baik adanya kerjasana ini untuk meningkatkan pemahaman tentang pajak bagi anak Indonesia khususnya mahasiswa. Karena mahasiswa merupakan potensi pajak di masa depan," jelas Natsir.

Sebagai informasi, dari data Ditjen Pajak terdapat sekitar 127 juta orang kelompok kelas menengah atas, baru sekitar 27 juta orang yang memiliki NPWP. Pemerintah sendiri menargetkan tahun ini ada peningkatan kepemilikan NPWP orang pribadi guna mengejar target penerimaan pajak tahun ini yang mencapai Rp1360 triliun. (CNN)


8 Orang Terkaya Indonesia Tak Miliki NPWP


Majalah internasional Forbes mempublikasikan adanya delapan orang kaya Indonesia yang justru tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Menteri Keuangan (Menkeu) juga membeberkan 8 orang tidak memiliki NPWP saat melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (9/12/2016) kemarin.

Delapan orang kaya yang hingga kini tidak memiliki NPWP, diantaranya adalah Rudi Hartono dan Michael Hartono (keduanya pemilik perusahaan rokok Djarum dan BCA),  Low Tuck Kwong (pendiri Bayan Resources dibidang Tambang Batu Bara),  Martua Sitorus (pendiri Wilmar Internasional), Peter Sondakh (pendiri PT Rajawali Corporation), Sri Prakash Lohia (pendiri Indorama Corporation), dan Kiki Barki (pengusaha batu bara).

Ketua Pendiri Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pajak dan Cukai, Iskandar Sitorus mengatakan, sangat hebat sekali jika ada delapan orang terkaya di Indonesia tapi tidak memiliki NPWP dan tidak diketahui negara. Namun delapan orang kaya yang tidak membayar pajak tersebut malah diketahui oleh majalah asing dan justru diundang ke Istana Negara.

"Langkah yang sangat luar biasa jika Presiden Joko Widodo bisa mengundang 500 Wajib Pajak (tentu memiliki NPWP) paling kaya di Indonesia atau disebut WP prominent, tetapi sekaligus malah mengundang orang kaya yang tidak memiliki NPWP ke Istana Negara Jumat 9 Desember 2016 lalu," ujar Iskandar Sitorus saat ditanya Harian Terbit terkait delapan orang kaya yang tidak memiliki NPWP, Senin (12/12/2016).

Menurut Iskandar, sangat anamoli disaat rakyat biasa diperintahkan untuk membuat NPWP untuk mengurus berbagai dokumen dan membayar pajak. Tapi justru ada orang kaya yang tidak membayar pajak karena tidak memiliki NPWP. Apalagi saat ini pemerintah sedang menerapkan program Tax Amnesty untuk pemasukan keuangan negara.

"Bagaimana mungkin dari orang yang tidak memiliki NPWP diharapkan mengajukan pengampunan pajak. Apa mungkin yang tidak punya NPWP bisa mendorong pemilik NPWP ikut tax amnesty? Bagaimana mungkin pula bisa diukur kekayaan orang yang tidak punya NPWP? Lantas yang paling tidak mungkin lagi adalah mengharapkan mereka bayar pajak? Anomali bukan?," tanya Iskandar.

Iskandar mempertanyakan kinerja Direktorat Pajak dan Menteri Keuangan yang dinilainya lalai untuk mendeteksi 8 orang kaya tersebut. Adanya 8 orang yang tidak memiliki NPWP juga menunjukan mereka diduga kuat berniat mengemplang pajak sebagai pribadi. Karena
secara bisnis, perusahaan yang dikendalikannya terbukti memiliki NPWP.

"Teramat semakin kompleks minusnya kinerja Direktorat Pajak. Bahkan sekarang semakin meyakinkan publik bahwasanya kinerja mereka terlihat negatif ketika Presiden Jokowi mengundang WP prominent berdasar data dua majalah asing tersebut," paparnya.

Lebih lanjut Iskandar mengatakan, dengan adanya 8 orang kaya tidak memiliki NPWP maka jelas tidak akan tercapai upaya Presiden untuk meningkatkan APBN dari sektor pajak. Sehingga tidak bisa diharapkan lagi kinerja Direktorat Pajak untuk mendukung kesuksesan kepemimpinan Jokowi.

"Jika kualitas Direktorat Pajak selemah itu maka harapan untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak tidak akan tercapai," tegasnya.

Sementara itu Manager Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Apung Widadi mengatakan, adanya 8 orang kaya tidak memiliki NPWP maka artinya database pajak di Direktorat Pajak tidak baik dan detail. Karena rakyat kecil dipaksa membuat NPWP sementara konglomerat malah lepas dari kewajiban.  "Ini kesenjangan yang sangat timpang," tegas Apung.

Apung menuturkan, delapan orang kaya tidak memiliki NPWP tersebut harus dipaksa untuk membuat NPWP dan membayar pajak. Karena menyembunyikan data seperti itu adalah benih korupsi sektor pajak, seperti yang sudah ditangkap KPK beberapa waktu lalu.

"Mereka harus diberikan sanksi. Minimal sanksi sosial sebar nama-namanya ke publik," paparnya.

Pad Jumat (9/12/2016) malam , Presiden Jokowi mengundang ratusan Wajib Pajak, yang termasuk paling kaya di Indonesia ke Istana Negara, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan gambaran mengenai perkembangan program pengapunan pajak atau tax amnesty periode kedua yang akan berakhir Desember 2016 ini. (Harian Terbit)
close