Perppu Ormas Tak Berarti Bagimu? Apa Benar Kamu Tak lagi Peduli Islam, Indonesia dan Anak Cucu?

TOLAK PERPU ORMAS

Demi Allah! Percayalah, saat ini dakwah Islam tengah dikebiri, kekuatannya dilemahkan hanya untuk kepentingan dua tahun mendatang.

Mujahid 212 - Perppu no. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat belum selesai menjadi perbincangan hangat. Saat umat Islam tengah bejibaku berjuang secara konstitusional, di ujung sana masih banyak makhluk sinis yang berargumen ada atau tidaknya Perppu tidak akan membuat mati. Astagirullah.

Padahal sejatinya Perppu akan mengancam dakwah Islam hingga persatuan Indonesia. Jika Perppu dikeluarkan dengan tuduhan anti pancasila lewat penafsiran sepihak, maka menurut Dr. Eggi Sudjana semua ajaran selain Islam yang tidak berKetuhanan Maha Esa pasti dituntut balik dibubarkan. Ia pun menambahkan dengan keyakinan penuh bahwa hal ini akan membuat Indonesia pecah, pasti pecah.

Nah di samping banyaknya penolakan terhadap Perppu kontroversial besutan dua kementrian yang bermakar di bawah Pemerintahan Jokowi. Enam alasan ini seharusnya membuat kamu sadar jika Perppu Ormas --dilihat dari segi manapun-- hanya untuk melumpuhkan dakwah Islam dan sarat dengan politik.

1. Perppu telah memberi kewenangan absolut bagi pemerintah untuk secara sepihak membubarkan sebuah ormas, tanpa melalui proses peradilan. Kewenangan itu dinilai bertentangan UUD 1945, yang menjamin warga negara untuk berserikat dan berkumpul.

2. Tidak ada hal kegentingan yang memaksa untuk diterbitkannya perppu. Kebijakan yang diambil dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Dalam Pasal 22 UUD 1945 disebut perppu hanya bisa diterbitkan dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa.

3. Perppu menabrak tafsir kegentingan yang memaksa sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Dalam putusan didefinisikan, perppu boleh diterbitkan bila belum ada undang-undang yang mengatur terkait suatu hal. Dalam hal ini terkait keberadaan ormas. Selain itu disebutkan, perppu bisa diterbitkan bila undang-undangnya ada, namun tidak memadai dan dirasa mendesak untuk diadakan. Sementara jika menunggu persetujuan DPR, memerlukan waktu yang cukup lama.

4. Perppu tumpang-tindih dengan pengaturan terkait delik penodaan agama yang telah diatur dalam KUHP. Dikhawatirkan dapat menghilangkan kepastian hukum yang dijamin dalam UUD 1945.

5. Perppu juga tumpang-tindih dengan pengaturan terkait delik permusuhan yang bersifat suku, agama, ras dan golongan yang telah diatur dalam KUHP. Dikhawatirkan bisa menghilangkan kepastian hukum yang dijamin dalam UUD 1945.

6. Perppu tumpang tindih dengan pengaturan terkait delik makar yang sudah diatur dalam KUHP. Dikhawatirkan dapat menghilangkan kepastian hukum yang dijamin dalam UUD 1945.

Apa perlu kita hadirkan jutaan lembar petisi penolakan umat Islam seIndonesia yang telah disampaikan ke DPR pada 29 September 2017 lalu hanya untuk membuat kamu percaya?.

Demi Allah! Percayalah, saat ini dakwah Islam tengah dikebiri, kekuatannya dilemahkan hanya untuk kepentingan dua tahun mendatang.

Baca juga: Kiamat Sosmed di Indonesia Terjadi Akhir Tahun 2018


close